Kasus Pungli : Oknum KPLP Tanjung Priok Akan Dilaporkan - Cilegon - File Catalog

Rabu, 4 Agustus 2010 | 19:20
CILEGON - Menindaklanjuti laporan maraknya pungli di perairan Banten yang dilakukan kapal patroli KPLP Adpel Tanjung Priok, Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Banten, I Nyoman Gede Saputra, Rabu (4/8) mengatakan, dirinya sudah memperingatkan oknum petugas patroli Adpel Tanjung Priok yang beroperasi di perairan Banten itu.

Dikatakannya, secara prinsip, petugas Adpel Tanjung Priok itu menerima peringatan yang disampaikannya. Mereka, kata Nyoman, berjanji untuk tidak mengulangi tindakan mereka yang telah meresahkan para agen kapal tongkang itu.

"Kita sudah peringati. Jangan melakukan hal semacam itu lagi. Mereka berjanji tidak akan melakukannya,”ujar Nyoman, Rabu (4/8).

Ketika disinggung soal sanksi kepada oknum yang secara otomatis mencoreng wajah Adpel itu, Nyoman menegaskan pihaknya tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi itu. Sebab, secara struktural mereka bukan
dibawah kewenangan Adpel Banten.

"Saya tidak punya kewenangan untuk memberi sanksi, karena mereka bukan dibawah organisasi Adpel Banten. Tapi jika ketahuan mengulangi hal yang sama, saya bisa lapor ke bos (atasan) mereka,”tegasnya.

Apakah para oknum tersebut, mengakui telah melakukan pungutan liar (pungli) di laut Banten, Nyoman tidak secara tegas membantah atau mengiyakan.

"Saya kan bukan penyidik yang harus bertanya langsung terkait itu. Saya hanya sampaikan, bahwa berdasarkan informasi ada keluhan dari para agen kapal tongkang atas tindakan itu,” terangnya.

Ditambahkannya, meski tidak punya kewenangan member sanksi, namun Adpel Banten berwenang mengawasi gerak-gerik mereka. "Ya, keberadaan mereka patut diawasi. Dan kalau terbukti melakukan seperti yang dikeluhkan orang, itu tadi kita akan laporkan ke bos-nya,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal, Apat, menegaskan, pihaknya meminta Adpel Banten bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oknum Adpel Tanjung Priok itu.

Sebab, lanjutnya, tindakan mereka sudah merugikan perusahaan kapal."Apapun itu, Adpel Banten harus bertanggung jawab. Sebab ini terjadi di perairan Banten,”tegasnya.

Pada bagian lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Erwin Harahap ketika dikonfirmasi menegaskan, kejadian tersebut murni tanggung jawab Adpel.

Dishub, lanjutnya, tidak berwenang untukmelakukan sesuatu yang terjadi di laut."Dishub itu kewenangannya hanya sampai pada proses perizinan. Kalau sudah di laut, itu kewenangannya ada di Adpel,”kilahnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan perusahaan agen kapal tongkang dan tug boat yang biasa mengangkut batu bara dan lain-lainnya melalui perairan Banten, mengeluhkan maraknya praktek pungutan liar (pungli).

Adapun pungli itu, dilakukan oknum personil kapal patroli laut dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Priok, Jakarta.

Menurut pengakuan mereka, besaran pungli yang diminta oknum tersebut, mulai Rp 300 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta per tongkang.

Para agen kapal tongkang mencatat, kapal patroli KPLP Adpel Tanjung Priok yang kerap melakukan pungli, diantaranya KN 203, KN 204, KN 206, KN 207 dan KN 208. (yus)