Senin, 19 Juli 2010 | 20:07
SERANG –  PT Pertamina (Persero) hingga kini belum bisa menarik peredaran tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal tersebut karena PT Pertamina (Persero) (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan  minyak  dan gas bumi di Indonesia, baru akan menghilangkan tabung gas elpiji non - SNI dari peredaran pada 2012 mendatang.

Sales Representatif Rayon I Gas Domestik, PT Pertamina, Arifin, Senin (19/7) mengatakan, alasan penarikan tabung gas elpiji yang tidak berstandar SNI tersebut pada 2012, karena tabung gas Non SNI yang dikeluarkan PT Pertamina pada 2007 lalu memiliki standar yang baik dan kualitasnya sama dengan tabung gas yang ber SNI.

Arifin yang ditemui usai melakukan rapat koordinasi penanganan peredaran tabung gas di Serang, menuturkan PT Pertamina hanya melakukan penarikan terhadap tabung gas elpiji yang kondisinya rusak.

Adapun untuk tabung gas yang rusak itu, ditarik oleh PT Pertamina, dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE) saat melakukan isi ulang.
"Setiap hari ada 10 -20 tabung yang ditarik dari satu SPBE,”kata Arifin.

Menurutnya, dalam waktu dekat PT Pertamina akan melakukan pemasangan  stiker, dengan mencantumkan petunjuk penggunaan tabung gas LPG 3 kilogram.

Dikatakan, pencantuman petunjuk penggunaan itu, agar masyarakat lebih memahami cara penggunaan tabung gas.

"Selain pencantuman sticer, PT Pertamina juga akan memfasilitasi tukar tambah terhadap komponen kompor gas, seperti regulator, selang, katup, tanpa SNI yang akan dilakukan pemerintah, dengan biaya untuk selang Rp15 ribu, dan regulator Rp10 ribu,”ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, menyatakan dengan rencana tukar tambah komponen ber SNI, akan membuat masyarakat tenang dalam menggunakan tabung gas LPG.

"Yang perlu dilakukan saat ini, bagaimana membuat masyarakat tenang dan nyaman dalam menggunanakan gas,”katanya.

Hadir dalam rapat koordinasi penanganan peredaran tabung gas, diantaranya Disperindag kabupaten/kota se Banten, PT Pertamina, Himpunan Pengusaha Swasta Minyak  dan Gas (Hiswanamigas) Banten, Polda Banten, dan para pegusaha komponen kompor gas se Banten.

Dalam pertemuan ini, dilakukan penandatanganan kesepakatan antar lembaga tersebut. Sementara isi kesepakatan, melakukan pembinaan dalam pengawasan peredaran tabung gas LPG kepada para pengusaha, melakukan sosialisasi, PT Pertamina harus melakukan penukaran terhadap tabung gas LPG yang rusak dan tidak ber– SNI. (yus)