Minggu, 25 Juli 2010 | 21:29
SERANG - Kasus pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) 2009 oleh dinas kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, senilai Rp44 miliar tak jelas status hukumnya.

Dua bulan sudah, penyelidikan kasus itu dilakukan Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Banten, namun hingga kini aparat Polda Banten belum juga mengisyaratkan kapan menggelar perkara kasus tersebut.

Ketidakjelasan kasus itu, Forum Kajian Sosial dan Budaya (Foksad) Provinsi Banten, selaku pelapor mengancam akan melaporkan ke Mabes Polri.

Kepada Mabes Polri, mereka meminta agar melakukan supervisi atas kasus yang diduga melibatkan keluarga besar Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, tepatnya adik kandung Atut, Tb Chaeri Wardana.

"Kami sudah sering melakukan kontak dengan mantan Kapolda Banten, yang kini di Polda terkait perkembangan kasus Alkes ini. Permintaan supervisi juga sudah kami utarakan. Resminya, segera kami akan menyurati Mabes Polri,"ujar Direktur Foksad, Hafidz E Mukri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hafidz juga menyatakan, melalui Direskrim Polda Banten, AKBP Joko Suhariyadi telah memperpanjang waktu penyelidikan kasus hingga 24 Juli 2010.

Namun hingga batas waktu yang ditargetkan, namun hingga kini kasus itu terkesan tanpa kejelasan hukum alias menggelembung.

Hafidz mengaku, sangat sulit mengungkap kasus tersebut, lantaran kasus pengadaan Alkes 2009 tak hanya melibatkan pejabat Dinkes, melainkan banyak pihak tak terkecuali aparat TNI dan Polri terlibat dalam kasus tersebut.

"Mulanya kebijakan pengadaan Alkes ini Un-prosedural. Lalu mark-up harga yang dalam bahasa BPK dalam LHP kelebihan harga. Ini harus diusut tuntas, jangan sampai menggelembung,"tegas Hafidz seraya menyatakan kekecewaannya terhadap penegakan hukum di Banten di 50 tahun hari Adhyaksa.

"Kami masyarakat Banten, sudah lelah dengan proses hukum di Banten. Aneh, selalu terbentur saja terbentur. Kekuatan kekuasaan dan ekonomi sudah semakin kuat di Provinsi ini,"keluhnya.

Sementara berdasarkan informasi dari kalangan DPRD Provinsi Banten yang enggan disebut namanya, kasus Alkes 2009 melibatkan orang dekat adik Gubernur Banten, Tb Chaeri Wardana.

Sementara permasalahan pada kasus ini, sebutnya, literop conten (LC)-nya terletak pada harga pabrik, namun kenyataannya menggunakan harga grosir Banten, dengan selisih harga Rp1,5 miliar.

Menurutnya, Dinkes harus menanyakan dana pemeliharaan atau jaminan ke pihak ketiga."Pengembalian ini jangan sampai menggunakan APBD Banten, harus pihak ketiga. Sementara proyek ini, rata-rata dipegang sama geng Wawan (Tb Chaery Wardana,red)," ujarnya.

Sementara Direskrim Polda Banten, AKBP Joko Suhariyadi ketika dikonfirmasi melalui selularnya berkali-kali oleh wartawan Minggu (25/7), enggan menjawab.

Hal senada juga Kasat 3 Tipikor, AKBP Sugeng Riyadi juga enggan mengangkat telepon. Di bagian lain, ketika ditanya terkait kasus itu, Asistel Kejati Banten, Mukri SH mengatakan, belum mengetahui perkembangan kasus tersebut.

Ia menyatakan, hingga kini pihaknya belum menerima SPDP dari Polda Banten. "Saya tidak tahu. Kita belum terima SPDP-nya,"terang Mukri.

Diketahui, pemenang tender Alkes tahun 2009 di lingkup Dinkes Banten yakni, PT Dini Contractor, dengan nilai kontrak  Rp12.837.500.000.

Selanjutnya, tender dengan nilai kontrak Rp15.094.550.000 dimenangkan PT Kidemang Putra Prima, dan PT Profesional Indonesia Lantera Raga dengan nilai kontrak Rp16.521.449.000.

Berdasarkan penelusuran, diketahui PT Profesional Indonesia Lentera Raga (PILAR), merupakan perusahaan milik Tatu Chasanah adik Gubernur Banten yang juga mantan salah satu pimpinan DPRD Banten, kini Tatu merupakan Wakil Bupati terpilih pada Pemilukada 9 Mei 2010 lalu.

Sementara PT Kidemang Putra Prima adalah milik Iyus Supriatna, adik anggota DPR RI dari Partai Golkar, Mamat Rahayu. Iyus adalah sahabat karib adik Gubernur, Chaeri Wardhana.

Ketua Panitia Lelang pada Dinkes Provinsi Banten, Agus Takaria saat dikonfirmasi pekan kemarin mengaku, dirinya sudah diperiksa Polda Banten terkait kasus Alkes 2009 sebanyak 20 kali.

Terkait persoalan ini, lebih dari 15 pejabat dan panitia sudah diperiksa penyidik Polda Banten. Tak hanya itu, penyedia barang dan jasa juga sudah diperiksa.

"Pemeriksaan saya mah sudah tak terhitung. Mungkin 20 kali lah," ujar Agus yang juga Kabid promosi kesehatan (Promkes) Dinkes Provinsi Banten itu enteng.

Ia mengaku, tender alkes 2009 yang dikelolanya, sudah melalui prosedur sesuai UU Nomor 32/2003 dan Permendagri tentang tender.

"Yang jelas kami sudah jalani prosedur tender kok. Apa yang diminta penyidik saya berikan, data perusahaan dan sebagainya," sebutnya.

Di bagian lain, Direktur PT Profesional Indonesia Lentera Raga (PILAR), Ratu Tatu Chasanah yang juga Wakil Bupati Serang saat dikonfirmasi melalui selularnya enggan menjawab.

Namun sebelumnya, melalui ajudan Tatu saat menjadi Wakil Ketua DPRD Banten menyatakan, jauh sebelum menjadi pimpinan dewan, aduk kandung Gubernur Banten itu sudah mengundurkan diri dari jabatannya di PT PILAR. (yus)

Gakum di Banten Masih Setengah Hati, Target Ungkap 42 Kasus Korupsi di Banten Jum'at, 23 Juli 2010 | 14:42 SERANG - Merayakan hari jadinya yang ke-50, atau yang dikenal Hari Bhakti Adhyaksa, pada Kamis (22/7), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten masih menampakan ketidak seriusannya dalam melakukan penegakan hukum (Gakum). Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, menargetkan akan mengungkap sebanyak 42 kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Banten. Serang | Views: 5 | Downloads: 0 | Added by: sinarbanten | Date: 2010-07-23 | Comments (0)

Banten Raih Satu Perunggu Kamis, 22 Juli 2010 | 16:05 SERANG – Di hari keempat pelaksanaan Kejurnas Polri Cup yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-64 Bhayangkara dan HUT ke-50 Perbakin, di Lapangan Menembak Senayan, Jakarta Pusat, kemarin, Banten hanya mampu meraup satu perunggu. Serang | Views: 0 | Downloads: 0 | Added by: sinarbanten | Date: 2010-07-22 | Comments (0)