Rabu, 30 Juni 2010 | 18:45 SERANG - Dukungan DPRD Banten terhadap pembentukan Kabupaten Cilangkahan dinyatakan lengkap, menyusul adanya dukungan tertulis dari sembilan fraksi yakni Fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PKS, PPP, Fraksi PKB, Fraksi Amanat Reformasi Daerah Umat, dan Fraksi Bulan Bintang Peduli Bangsa.
Sementara Fraksi Partai Demokrat, belum memberikan dukungan tertulis.
Ketua Bakor Koordinasi Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), Hifni Nawawi, mengucapkan terima kasih kepada semua partai politik yang telah mendukung pembentukan Kabupaten Cilangkahan, terutama partai politik yang memberikan dukungan tertulis melalui fraksi di DPRD Banten.
"Kami minta DPRD Banten untuk terus mengawal pembentukan Kabupaten Cilangkahan sampai ke DPR RI,” kata Hifni.
Menurut Hifni, meski Fraksi Demokrat belum rekomendasi tertulis, namun secara lisan telah mendukung.
Atas dukungan hampir semua fraksi di DPRD Banten, Hifni meminta masyarakat Banten Selatan, dari 10 kecamatan bakal Kabupaten Cilangkahan untuk selalu bersatu.
"Kita minta, 10 kecamatan kompak dan selalu bersama berjuang sampai Kabupaten Cilangkahan terbentuk, dan jangan sampai diadu domba, dan terprovokasi oleh pihak yang tidak menginginkan masyarakat Banten Selatan sejahtera,”tegasnya.
Meski belum mendapatkan dukungan Pemkab Lebak, namun Bakor Cilangkahan membuka diri untuk bersilaturahim dengan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.
Kata Hifni, warga Cilangkahan tidak pernah memusuhi Jayabaya, baik secara jabatan maupun pribadi, sehingga Bakor PKC siap bertemu dan meminta, agar memberikan rekomendasi Kabupaten Cilangkahan.
Ketua Fraksi PDIP, Ananta Wahana menungkapkan, Fraksi PDIP telah bertemu dengan Bupati Lebak, Senin (28/6) lalu, untuk meminta penjelasan belum diberikannya rekomendasi pembentukan Kabupaten Cilangkahan, dan dengan berbagai pertimbangan mendukung secara tertulis pembentukan Cilangkahan.
Menurut Ananta, keinginan masyarakat maupun kajian akademik IPDN dan Untirta tentang kelayakan pembentukan Kabupaten Cilangkahan, telah menyatakan layak untuk dimekarkan.
"Kami memberikan persetujuan melalui agar segera dilakukan paripurna DPRD Banten,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Media Warman mengatakan, meski telah bertemu dengan Bupati Lebak membicarakan Cilangkahan, pada Senin (28/6) lalu, namun fraksinya masih menunggu hasil tim kajian, untuk kemudian memberikan rekomendasi.
Wakil Ketua DPRD Banten, Eli Mulyadi mengatakan, jika Bakor PKC mendapat sembilan dukungan fraksi di DPRD Banten, maka tidak akan ada halangan bagi DPRD Banten untuk memberikan rekomendasi.
"Kami harus menjadwalkan rapat Badan Musyawarah dulu, dan kemudian menjadwalkan paripurna DPRD Banten untuk memberikan rekomendasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan,” ujarnya.
Menurut Eli, meski tidak mendapatkan rekomendasi dari Bupati Lebak, Cilangkahan akan terbentuk melalui hak inisiatif DPR RI dan rekomendasi DPRD Lebak dan DPRD Banten akan menjadi salah satu persyaratan menempuh hak inisiatif tersebut. (yus)
