Kamis, 8 Juli 2010 | 17:48 SERANG - Anggaran biaya operasional sekolah (BOS) yang digulirkan pemerintah pusat kepada SMP negeri di Kota Serang, dinilai tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sekolah.
Akibatnya, kegiatan sekolah di akhir triwulan, terpaksa terhenti karena tidak memiliki anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala SMPN 6 Kota Serang, Rahmat Sonjaya, usai inspeksi mendadak (sidak) Komisi II DPRD Kota Serang.
Anggota DPRD Kota Serang yang sidak, yakni Sekretaris Komisi II, Encop Sofia, serta tiga anggota Komisi II, yaitu Wawan Mulyawan, Mohammad Mishari, dan Rohani.
"Kira-kira 25 persen kebutuhan sekolah tidak dapat ditutupi anggaran BOS yang turun setiap triwulan. Akibatnya banyak kegiatan yang terpaksa tidak dilaksanakan sekolah. Menurut saya, biaya operasional perlu ditambah,” ujar Rahmat.
Rahmat menambahkan, BOS yang digulirkan pemerintah Rp 575 ribu/anak/tahun. Untuk menutupi kekurangan, Rahmat berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat.
Berdasarkan rencana, anggaran kegiatan sekolah (RAKS) SMPN 6 Kota Serang, kebutuhan sekolah mencapai Rp 2,18 miliar. Sedangkan, pemasukan dari BOS Rp 564,65 juta.
"Tahun ini, sesuai dengan perwal (peraturan walikota-red) tentang biaya pendidikan, siswa baru dikenakan biaya investasi paling besar Rp 300 ribu. Tahun ini kami tetap mengacu pada perwal itu. Besaran biaya investasi berapa, kami akan musyawarahkan dengan komite sekolah dan orangtua murid,” terangnya.
Diungkapkan, biaya investasi dari masyarakat akan digunakan untuk pengadaan kamar mandi dan pembelian kursi stylish.
Ia mengungkapkan, bagi siswa yang tidak mampu, tidak akan dikenakan biaya investasi selama ada surat keterangan tidak mampu dari camat. Tahun lalu, sekira 10 persen dari siswa yang masuk merupakan siswa tidak mampu.
"Tahun ini kami menerima 288 siswa dari 403 anak yang mendaftar. Jumlah siswa yang diterima akan dibagi ke dalam delapan kelas,” kata Rahmat.
Pada kesempatan itu, Encop Sofia membantah anggaran BOS kurang. Menurut dia, anggaran BOS dapat mencukupi apabila anggaran untuk makan dan minum guru dikurangi."Anggaran BOS itu sudah sesuai perhitungan. Tidak kurang,” ujar Encop.
Wawan Mulyawan mengatakan, kekurangan BOS yang dirasakan pihak sekolah akan disampaikan kepada Pemkot. Idealnya, kata dia, Pemkot yang menutupi kekurangan anggaran itu, bukan masyarakat.
Untuk itu, tahun depan Komisi II akan mengusulkan agar tidak ada biaya investasi lagi untuk masuk SMP negeri, seperti tahun ini. Hal itu semata-mata untuk pemenuhan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Kekurangan anggaran pendidikan, menurutnya, karena anggaran pendidikan 20 persen pada APBD/APBN belum terpenuhi. Selama ini, anggaran 20 persen itu justru termasuk belanja pegawai, sehingga kebutuhan pendidikan masih kurang.
Rohani menyarankan, agar kebutuhan sekolah disampaikan ke Dindik, sehingga tidak membebankan masyarakat. Ia mengimbau agar biaya investasi yang nantinya akan dipungut tidak membebani orangtua siswa. (yus)
