Minggu, 4 Juli 2010 | 23:17 SERANG – Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, merencanakan rotasi besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Pemprov Banten pada 12 Juli mendatang.
"Ini penyegaran saja. Tidak terlepas dari penilaian kinerja. Ada beberapa eselon III dan IV juga, tapi berthap. Sekarang eselon II dulu, mungkin setelah 12 Juli akan lebih leluasa,"kata Atut saat ditanya tentang rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Banten, Sabtu (3/7) lalu.
Mutasi pejabat itu, menurut Atut terkait dengan tujuh pejabat eselon II Pemprov Banten yang tahun ini memasuki masa pensiun.
"Ini sedang dibahas oleh Baperjakat. Supaya tepatlah itu menentukan orangnya. Agar pejabat yang dipilih memang kompeten," ujarnya.
Ketujuh pejabat yang dimaksud Atut adalah, Sekda Muhadi, Asda II Hidayat Djohari, Asda III Apon Suryana (pensiun 1 Juli), Kepala Dinas Sosial Yunadi Syahroni, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Shaleh MT, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Budhi Priatna (pensiun 1 Juni), dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Soeroto.
Sementara untuk pejabat eselon III dan IV, belum dijelaskan nama-namanya. Selain alasan pensiun, mutasi juga dilakukan terhadap pejabat yang mencalonkan diri dalam Pemilukada di Kabupaten Pandeglang, dan Lebak nanti.
"Ya salah satunya karena itu. Tapi tak terlepas dari penilaian kinerja juga," ujarnya.
Saat ditanya tentang keterkaitan antara mutasi itu dengan hasil LHP BPK, yang bernilai kurang baik, Atut membantahnya. "Tidak, ini tidak terkait hal itu," tandasnya.
Atut juga memastikan pihaknya tidak akan merespon usulan Komisi III DPRD Banten, untuk menempatkan pegawai BPKP untuk ditempatkan sebagai pegawai pada dinas tertentu, yang mengelola dan melaporkan keuangan APBD Provinsi Banten.
"Itu usulan yang bagus, tapi tidak mungkin dilakukan, karena tidak mungkin kita hanya menarik seorang pegawai BPK, lantas dia bakal sanggup menyelesaikan persoalan LHP yang rumit ini. Saat ini yang kita lakukan adalah memberi pelatihan dan peningkatan kualitas pegawai eselon IV, yang menangani pelaporan keuangan," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Banten Tri Satrya Santosa, mengusulkan agar Pemprov Banten meniru strategi yang diterapkan Pemkot Tangerang, yang berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LHP BPK, setelah menarik salah satu pegawai BPK untuk membantu penyusunan lapoaran keuangan APBD nya.
"Pemkot Tangerang berhasil setelah menarik salah satu pegawai BPK untuk menjabat di Pemkot Tangerang. Kita harus akui, dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang diperoleh Banten tiga kali berturut-turut, berarti ada yang kurang dimengerti para pejabat itu perihal penyusunan laporan keuangan,"Usul Tri.
Sementara, terkait masa pensiun yang diperoleh para pejabat eselon II Pemprov Banten, komisi V DPRD Banten, mendesak Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah untuk segera mempersiapkan promosi dan mutasi pejabat, dengan prinsip profesionalisme.
"Sebelum tujuh pejabat ini pensiun, Gubernur harus sudah memiliki penggantinya. Jangan memilih pejabat berdasarkan kepentingan jangka pendek yang akhirnya tidak maksimal memberikan pelayanan terhadap masyarakat,”kata Taufiqurachman, Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten.
Ia berharap Pemilihan pengganti tujuh eselon II, harus dilakukan Gubernur dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) berdasarkan kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki pegawai.
Hal sama diungkap Ketua Komisi I DPRD Banten, Upiyadi Moeslekh. Ia berharap Gubernur mengutamakan kualitas pekerjaan dalam memilih pejabat di bawahnya.
"Jangan memberikan jabatan ganda kepada satu orang pejabat. Berikanlah porsi yang baik bagi semua pegawai, sebab hal ini bisa berdampak terhadap pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Sekda Banten Muhadi, memastikan pihaknya telah melakukanpersiapan mutasi jabatan tersebut. "Pelantikan akan kita lakukan dalam waktu dekat,” kata Muhadi tanpa mau menyebut waktu pelantikannya.
Dari tujuh eselon II yang akan pensiun tahun ini, kata Muhadi, dua di antaranya telah pensiun, yakni Budhi Priatna pensiun pada 1 Juni, dan Asda III Apon Suryana pada 1 Juli. "Untuk jabatan kepala Balitbangda saat ini, telah dijabat Kepala Bappeda Widodo Hadi. Sedangkan jabatan Asda III, sementara ini kita kosongkan menunggu pengisian yang akan kita lakukan,” terangnya.
Mengenai Yunadi Syahroni dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Iin Mansyur yang akan maju dalam Pilkada Pandeglang 2010, menurut Muhadi, setelah resmi mendaftar sebagai calon bupati maka mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya.
"Pengisian dua jabatan ini juga akan kita lakukan bersamaan dengan pengisian jabatan kepala Balitbangda dan Asda III,” jelas Muhadi.
Disinggung tanggal pensiun tiga pejabat eselon II lainnya, Muhadi mengatakan, datanya ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Silakan tanya ke BKD,” katanya. namun kepala BKD itu sulit dihubungi no ponselnya. (yus)
