Kamis, 01 Juli 2010 | 18:21 RANGKASBITUNG - Ketua
DPRD Lebak, H Ade Sumardi, menilai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK
RI atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2009, masih dalam
batas penilaian baik.
Karena, dalam temuan BPK, tingkat kerugian daerah relatif kecil, dan kerugian itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, kata Ade, DPRD tetap akan membahas laporan tersebut pada proses perhitungan anggaran.
"Ya, pembahasan ini akan dibahas pada bulan-bulan ini bersamaan dengan perubahan anggaran,” tegasnya.
Menurut
dia, dalam LHP BPK, temuan relatif terjadi pada kerugian administrasi.
Temuan itu tentu akan diselesaikan sesuai waktu yang diberikan oleh
BPK.
"Pastilah, dewan akan membahasnya lewat perhitungan anggaran tahun ini,” katanya.
Seperti
diberitakan, sejumlah aktivis LSM meminta, anggota DPRD Lebak jangan
lemah alias mandul dalam membahas temuan kerugiaan daerah, yang telah
dipaparkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Bahkan LHP tersebut sudah diserahkan BPK perwakilan Banten kepada DPRD Lebak.
"Terkait
adanya temuan BPK atas kerugian daerah dan kerugiaan administrasi
keuangan daerah, maka kami mendesak dewan agar segera mempansuskan
masalah tersebut. Dewan harus berani melakukan pengkajian, evaluasi
terhadap beberapa akun pajak pada pos anggaran APBD 2009 yang tidak
dapat ditelusuri keberadaannya oleh BPK. Penelusuran dan pengecekan
keuangan daerah bagian dari kewajiban dewan untuk membahasnya,”kata
Sekretaris LSM Siklus, Farid.
Selaku lembaga legislatif , kata
Farid, sudah seyogyanya mengambil langkah pengawasan dan kontroling
terhadap semua hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan daerah tahun
anggaran 2009.
Karena dalam laporan pemeriksaan itu, sudah jelas Lebak mendapat penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Farid menilai, temuan atas kerugian daerah di Lebak, tidak pernah berubah pada tahun sebelumnya. Bahkan
yang menjadi kejanggalan, beberapa temuan pos anggaran tersebut dalam
setiap tahunnya selalu pada pos tersebut, seperti temuan pengadaan alat
mesin pertanian dan temuan terhadapm perusahaan lebak niaga.
"Bayangkan,
setiap audit BPK, pos-pos itu selalu saja ada kelemahan baik dalam
penyajian secara administrasi maupun dari sisi temuan kerugian daerah.
Kami harap, dewan jangan sampai lemah untuk menindaklanjuti temuan BPK
atas keuangan APBD 2009,” ujarnya. (yus)
