Selamatkan Uang APBD 2009, LP- Tipikor Teruskan Temuan BPK ke KPK
2010-06-27, 4:02 PM
Minggu, 27 Juni 2010 | 18:52 RANGKASBITUNG - Lembaga Pemantau (LP) Tipikor Korda Lebak, Provinsi Banten, berjanji akan segera menembuskan laporan hasil pemeriksaan, audit BPK RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini dilakukan terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan daerah (APBD) 2009, telah ditemukan indikasi kerugian keuangan daerah baik dari sisi administrasi maupun fiskal (keuangan-red).
Selain ke KPK, LP Tipikor Korda Lebak, merencanakan untuk melampirkan indikasi dugaan penyelewengan keuangan daerah Lebak ke Satgas Mafia Hukum.
Upaya ini juga diharapkan bisa menyelamatkan keuangan daerah dari tangan-tangan mafia anggaran yang selama ini patut diduga keberadaanya di wilayah Lebak.
"Kami sungguh tercengang, ketika mengetahui pengelolaan APBD Lebak tahun 2009, banyak ditemukan indikasi kerugian keuangan daerah,” kata Ketua LP Tipikor Korda Lebak, Iman Sampurna, Minggu (27/6).
Bahkan, lanjut Iman, ada beberapa nilai anggaran yang cukup pantastis angkanya, namun tidak bisa ditelusuri oleh BPK. Termasuk anggaran bantuan sapi yang dikerjasamakan oleh intansi ke perusahaan lebak niaga.
Dia menjelaskan, temuan kerugiaan daerah hasil audit BPK tidak bisa dibiarkan. BPK sudah membuka celah adanya indikasi dugaan korupsi, karena beberapa poin pos anggaran APBD tidak bisa ditelusuri.
Karenanya, ketika anggaran tidak bisa ditelusuri patut diduga ada penyimpangan, dan penyimpangan itu bagian dari bentuk tindakan korupsi atau kooporatif, yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan kelompok atau individu atau menguntungkan orang lain, diri sendiri yang bisa merugikan keuangan daerah.
Selain itu, Iman mengaku kaget ketika pos anggaran untuk mesin dan peralatan pertanian dan barang habis pakai di RSUD Adjidharmo juga menjadi temuan BPK.
"Kami sudah mempersiapkan data, termasuk lampiran hasil audit BPK untuk segera dilaporkan ke KPK,”tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 104,97 juta, dan temuan administrasi senilai Rp. 102,24 miliar.
Temuan tersebut sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan APBD Pemkab Lebak, tahun anggaran 2009.
Hal itu terungkap dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK pada sidang paripurna di gedung DPRD Lebak, Jumat (25/6) lalu.
Pada rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke DPRD Lebak oleh BPK, dihadiri Bupati Lebak, H Mulyadi Jayabaya, Ketua DPRD, H Ade Sumardi, seluruh anggota dewan, unsur muspida, dan para tokoh masyarakat pengusaha, serta organisasi massa.
Dalam laporan BPK, dibacakan perwakilan BPK Banten, Heri Arif disebutkan, pada hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2009, BPK memberikan penilaian atau opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Penilaian tersebut didasarkan atas kelemahan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Kelemahan tersebut terlihat pada akun piutang pajak yang dikelola dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp. 195.687.421,00 tidak dapat ditelusuri.
Piutang tersebut terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan dan parkir. Kemudian akun piutang lainnya Rp2.244.465.470,00 yang dikelola tim kelompok kerja kredit usaha lebak (pokja KPL) sulit ditelusuri keberadaanya.
Akun persedian barang kesehatan pakai habis di RSUD Adjidharmo Rp890.775.417,00 sulit ditelusuri, dan persedian barang pertanian, perkebunan, kehutanan yang dikelola UPTD Lebak senilai Rp.333.632.000,00 sulit ditelusuri. (yus)
