Laporan Keuangan Lebak Diberi Opini WDP, BPK Temukan Kerugian Daerah
2010-06-25, 4:02 PM
Jum'at, 25 Juni 2010 RANGKASBITUNG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp104,97 juta, dan temuan administrasi senilai Rp102,24 miliar.
Temuan tersebut seseuai hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan APBD Pemkab Lebak, tahun anggaran 2009.
Hal itu terungkap dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK pada sidang paripurna di gedung DPRD Lebak, Jumat (25/6).
Pada rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke DPRD Lebak oleh BPK, dihadiri Bupati Lebak, H Mulydi Jayabaya, Ketua DPRD, H Ade Sumardi, seluruh anggota dewan, unsur muspida dan para tokoh masyarakat pengusaha, serta organisasi massa.
Dalam laporan BPK, dibacakan perwakilan BPK Banten, Heri Arif, disebutkan pada hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2009, BPK memberikan penilaian atau opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Penilaian tersebut didasarkan atas kelemahan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Kelemahan tersebut, terlihat pada akun piutang pajak yang dikelola dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, sebesar Rp195.687.421,00 tidak dapat ditelusuri. Adapun piutang tersebut, terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan dan parkir. Kemudian akun piutang lainnya Rp2.244.465.470,00 yang dikelola tim kelompok kerja kredit usaha lebak (pokja KPL) sulit ditelusuri keberadaanya.
Akun persedian barang kesehatan pakai habis di RSUD Adjidharmo Rp890.775.417,00 sulit ditelusuri, dan persedian barang pertanian, perkebunan, kehutanan yang dikelola UPTD Lebak senilai Rp333.632.000,00 sulit ditelusuri.
Temuan lain, terdapat pada akun aset peralatan dan mesin Rp2.115.000.000,00 pada dinas kelautan dan perikanan (DKP), 6 unit kapal katir, 5 unit kapal glinet dan lima unit kapal payang belum diyakini nilainya, sehingga keuangan ini juga sulit untuk ditelusuri.
Masih dalam laporan BPK, Akun aset lainnya senilai Rp32.969.572.429,00 belum termasuk aset hewan ternak sapi sebanyak 756 ekor yang tidak dapat diketahui nilai wajarnya.
Aset tersebut merupakan aset yang dikerjasamakan oleh dinas peternakan dengan para peternak.
Dalam hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah belum menindaklanjuti sebanyak 149 rekomendasi dari BPK dengan angka keuangan Rp36,415 miliar.
Sementara sebanyak 287 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dengan angka Rp123,460 miliar. Oleh karena itu, BPK akan melakukan pemantauan tindaklanjut tersebut kepada DPR, DPD dan DPRD. (yus)
