Selasa, 6 Juli 2010 | 19:59 RANGKSBITUNG - Fraksi Partai Golkar menilai sistem administrasi tata pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009, seperti jalan ditempat.
Indikasinya, bahwa dalam setiap tahunnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih ada temuan BPK RI, khususnya terkait masih adanya kerugian administrasi dan kerugian daerah.
Melihat hasil temuan BPK tersebut, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti temuan tersebut. Sehingga dalam setiap tahunnya temuan tersebut bisa terselesaikan.
Demikian hal itu diungkapkan juru bicara Fraksi Golkar, pada sidang paripurna pandangan fraksi-fraksi atas Raperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2009, dan Raperda tentang laporan pelaksanaan perubahan anggaran 2010, di gedung DPRD.
Meski demikian, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap program pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintah dalam tahapan anggaran 2009.
Bahkan publik menilai, pelaksanaan pembangunan cukup dirasakan, namun saja dalam tata pengelolaan sistem administrasi anggaran tersebut masih perlu diperbaiki.
"Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif agar segera menindaklanjuti temuan hasil BPK RI baik itu temuan bersifat administrasi maupun kerugian daerah,”paparnya.
Dibagian lain, Fraksi Golkar pun meminta kebijakan pada perubahan anggaran 2010 harus transfaran, jujur dan juga pro kepada kepentingan rakyat.
Salah satunya tentang kebijakan program kesehatan gratis kepada masyarakat patut dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Karena program itu meurpakan program yang langsung dinikmati masyarakat.
Dalam pandangan F-PDIP dibacakan Acep Yahya, fraksinya memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menerapkan program, dan kebijakan pembangunan yang baik di masyarakat.
Sehingga pelaksanaan APBD Lebak masih terbilang baik mendapat opini wajar dengan pengecualian.
Pada perubahan APBD 2010, pun pemerintah telah banyak memprogramkan pembangunan yang bersifat demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, fraksi lainnya, Hanura Lebak, Fraksi Kebangkitan Pembangunan Daerah (FKPD), F-Demokrat, F-PKS, memberikan catatan seputar laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2009. Semua fraski mendesak agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan hasil audit BPK RI, dan meminta agar dalam perubahan APBD 2010, realisasi anggaran tepat sasaran dan lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat. (yus)
