Lambatnya Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Bakor Endus Ada Intervensi Penguasa
2010-08-04, 3:14 PM
Rabu, 4
Agustus
2010 | 18:07 RANGKASBITUNG - Bakor Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (PKC) menduga
kuat, lambatnya proses pembentukan daerah otonomi baru di Lebak, karena
ada intervensi penguasa, atau pejabat Pemkab kepada koordinator studi
kelayakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Karena
adanya intervensi, sehingga pihak IPDN pun, kesulitan memuluskan
pembentukan kabupaten Cilangkahan.
"Kami sudah kroschek ke pansus
DPRD Banten tentang hasil pansus dengan IPDN beberapa hari lalu. Kami
terkejut ketika anggota pansus mendapat keterangan dari koodinator studi
kelayakan IPDN, Prof Syahdu yang merasa mendapat intervensi dari
pejabat Pemkab Lebak,” kata Sekretaris Bakor PKC, Ahmad Hakiki Hakim,
Rabu (4/8).
Akibat adanya bentuk intervensi, Bakor menilai hal
itu jelas memperhambat proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan.
Namun
demikian, Bakor berharap tim pansus jangan mundur memperjuangkan
aspirasi masyarakat Lebak Selatan yang ingin membentuk sebuah daerah
otonomi baru, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan
mempercepat pembangunan di wilayah Lebak Selatan.
"Kami yakin
pansus DPRD Banten bisa membawa proses pembentukan kabupaten Cilangkahan
ke tingkat paripurna. Saatnya nanti, ribuan rakyat Lebak Selatan akan
memberikan dukungan penuh kepada tim pansus agar perjuangan pembentukan
daerah otonomi baru bisa tercapai,”katanya.
Dihubungi terpisah
melalui sort message service (sms), Koordinator pansus Cilangkahan DPRD
Banten, Eli Mulyadi, mengaku belum menerima laporan tentang adanya
dugaan intervensi pejabat Lebak kepada pihak studi kelayakan IPDN.
"Saya
belum terima laporan dari anggota pansus soal dugaan intervensi pejabat
terhadap koordinator studi kelayakan IPDN,” katanya.
Kabag Humas
Pemkab Lebak, Alkadri, menyatakan sampai saat ini tidak ada bentuk
intervensi yang dilakukan pejabat tentang proses pembentukan kabupaten
Cilangkahan. Pejabat Pemkab juga tidak pernah mengintervensi tim
studi kelayakan dari IPDN. "Yang jelas , dengan berbagai alasan jelas,
pemerintah daerah belum mengeluarkan rekomendasi,” tegasnya. (yus)
Selasa, 3
Agustus
2010 | 21:05 RANGKASBITUNG
- Komisi B DPRD Lebak, telah mempersiapkan agenda kerja
untuk mengkroschek sebanyak 65 yayasan panti asuhan penerima bantuan
atau subsidi dari APBN.
Selasa, 3 Agustus
2010 | 21:05 LEBAK -
Tiga Elemen Masyarakat Cipanas, yakni Forum Kepala Desa, Forum
Komunikasi Pondok Pesantren (FSPP) dan PGRI, menyampaikan pernyataan
kebulatan tekad dan dukungan, kepada H Mulyadi Jayabaya, Bupati Lebak,
untuk maju pada Pilgub Banten 2011 mendatang.
Selasa, 3 Agustus
2010 | 21:05 RANGKASBITUNG
- Akibat beredarnya isu penculikan anak di wilayah Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten, sejumlah murid SD, khususnya di Desa Bintangsari,
Kecamatan Cipanas, tidak masuk sekolah.
Senin, 2 Agustus
2010 | 15:26 RANGKASBITUNG -
Ketua DPC Partai Hanura terpilih 2010-2015, H Suharjaya
alias Bhonek, menyatakan siap merombak kabinet atau kepengurusan
partainya.
Minggu, 1 Agustus
2010 | 18:06 RANGKASBITUNG -
Saat ini, sejumlah warga kota Rangkasbitung mengeluhkan
aksi pemasangan atau penyunutan petasan menjelang ramadhan.
Minggu, 1 Agustus
2010 | 18:01 RANGKASBITUNG -
Anggota badan legislasi DPRD Lebak, AM Erwin
Komarasukma, menilai peraturan daerah (perda) tentang perpakirkan di
wilayahnya, berpeluang tinggi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).