Minggu, 25 Juli 2010 | 15:17
LEBAK - Sejumlah kepala sekolah menengah atas di Kabupaten Lebak, Banten, menolak pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan Nasional, karena berdampak besar terhadap peningkatan kualitas guru dan pendidikan nasional.

"Kami jelas-jelas menolak, jika rencana pemerintah penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK),"kata Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Cibadak Kabupaten Lebak, Hj Tuti Tuarsih, Sabtu (24/7).

Tuti mengatakan, pendidikan cukup membutuhkan lembaga yang mengurus soal peningkatan mutu sehingga Ditjen PMPTK tidak perlu dibubarkan oleh pemerintah.

Sebab jika dihapus upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan akan terhambat.

Apalagi, tenaga pengajar saat ini dituntut profesionalisme untuk peningkatan mutu pendidikan.

Karena itu, lembaga atau institusi untuk mengurus peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan sangat diperlukan, terlebih adanya sertifikasi guru guna kesejahteraan para tenaga pendidik.

"Kami khawatir jika PMPTK dilikuidasi menjadi direktorat di bawah Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah akan ada perubahan kebijakan,"katanya.

Menurut dia, pihaknya sangat dirasakan adanya Ditjen PMPTK di sekolahnya, karena setiap tahun guru bidang studi mengikuti pelatihan-pelatihan atau worshop dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

"Kami berharap pemerintah tidak menghapus Ditjen PMPTK atau melikuidasi dengan setingkat eselon dua,"katanya.

Begitu pula Kepala SMA Warunggunung Kabupaten Lebak, Mumu Chaerul Mufti mengharapkan pemerintah tidak membubarkan Ditjen PMPTK karena masih dibutuhkan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

Sebab di negara-negara lain, kata dia, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan memiliki lembaga atau institusi yang mengurus masalah tersebut.

"Kami menolak jika tahun 2010 ini Ditjen PMPTK dihapus tanpa ada lembaga lain untuk  mengurus masalah peningkatan mutu dan kesejahteraan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA I Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Titin mengatakan, pembubaran Ditjen PMPTK sama saja mengabaikan Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD), dan merendahkan martabat guru.

Karena itu, pemerintah harus meninjau kembali rencana pembubaran Ditjen PMPTK tersebut.

"Saya kira PMPTK sangat dirasakan para guru, kepala sekolah, dan pengawas karena mendapatkan sertifikasi untuk peningkatan kesejahteraan,"katanya. (yus)