Jum'at, 23 Juli 2010 | 13:54
RANGKASBITUNG – Ditengah semangat pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten, justru menyembunyikan sejumlah program pendampingan yang diduga sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme.

Hal ini diungkapkan sejumlah aktivis Lebak, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis (22/7).

Dikatakan Wahyudin, mantan Presiden Mahasiswa La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, sejumlah program pendampingan di Dinas Sosial Tenaga Kerja Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak, tidak dibuka kepada publik, melainkan diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi.

Diantaranya, program rekrutmen pendamping kewirausahaan dan pendamping calon tenaga kerja Indonesia (TKI) serta proses rekrutmen pendamping keluarga harapan (PKH).

"Yang direkrut adalah orang-orang terdekat mereka. Dan proses rekrutmen tidak pernah dibuka di ruang publik. Ini adalah kolusi dan nepotisme yang sengaja dilakukan pejabat di lembaga tersebut,”kata Wahyudin kepada sejumlah Sinarbanten, Kamis (22/7).

Dirinci Wahyudin, untuk tenaga pendamping kewirausahaan, ada 6 orang yang direkrut. Sementara untuk pendamping calon tenaga kerja Indonesia (TKI), sebanyak 10 orang.

"Proses rekrutmennya gak jelas, tidak pernah ada pengumuman terbuka. Dan tidak pernah ada seleksi penerimaan yang jelas,”katanya.

Di tempat yang sama, aktivis pemuda Lebak, Ahmad Taufik, menyatakan mengetahui tentang dua program tersebut.

"Memang tidak pernah diumumkan. Adapun yang dihubungi, mereka orang-orang tertentu secara pribadi,”kata Wahyudin menambahkan.

Masih menurut Wahyudin, selain itu, terkait proses seleksi juga tidak jelas, karena tidak pernah dilakukan seleksi penerimaan calon pendamping oleh panitia atau pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja Provinsi Banten.

"Patut diduga keras, ada nepotisme di sana. Sebab honor untuk setiap pendamping itu cukup besar,”terangnya.

Sayangnya, Kadinsos Banten, Yunadi Sachroni tidak bisa dikonfirmasi, walaupun saat dihubungi, selulernya terdengar nada sambung (0812954....), namun langsung dialihkan.

Bahkan sms yang dikirim wartawan sinarbanten, tidak dijawab."Apa komentar bapak selaku Kadinsos Banten, terhadap program pendampingan di Lebak yang diduga syarat KKN". (asa)