Senin, 30 Agustus 2010 | 18:53
CILEGON - Kepala Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cilegon yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon, Ibnu Hajar, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Senin (30/8).

Mantan Kadisperindag itu dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangannya, terkait pungutan liar (pungli) di Pasar Kranggot Cilegon, serta kepemilikan awning yang disewakan kepada para pedagang lapak.

Diketahui, beberapa waktu lalu para pedagang lapak yang hendak dipindahkan ke lokasi yang disediakan pemerintah, menolak untuk direlokasi.

Mereka meminta pertanggungjawaban atas dana yang mereka keluarkan untuk mendapatkan lapak di Pasar Kranggot.

Lebih dari itu, diketahui bahwa awning yang ada di pasar tersebut, disewakan oleh Ibnu Hajar, dimana penyewaan awning tersebut, tidak masuk kedalam kas daerah Kota Cilegon.
Penyewaan lahan auwning itu, dinilai menyalahi ketentuan, yakni SK Walikota tentang Penetapan Harga Sewa Kios dan Los di pasar tersebut.

Dalam SK bernomor 511.2/kep.184-perindagkop/2009 tertanggal 5 April 2009 itu, hanya mengatur tentang penyewaan tempat berdagang di pasar tersebut, dan tidak mengatur soal sewa menyewaan awning.

Saat ditanya wartawan akan pemeriksaan terhadap dirinya, Ibnu Hajar menolak berkomentar. Dia berkilah bahwa yang berhak memberikan keterangan adalah pihak kejaksaan dalam hal ini jaksa penyidik.

"Nantilah, saya belum diperiksa. Nanti saja tanyakan kepada jaksa,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Cilegon, Dwianto Heineman, menyatakan belum dapat memberikan keterangan terkait pemeriksaan Ibnu Hajar.

Menurutnya, pemanggilan itu belum masuk ke materi penyidikan sehingga belum diketahui.
"Nanti kalau sudah diperiksa baru akan kita sampaikan apa hasilnya,” tegas Dwi. (yus)