Mantan Anggota Dewan Diperiksa - Cilegon - File Catalog - Selamat datang di Sinar Banten Online

Jum'at, 30 Juli 2010 | 13:43
CILEGON - Terkait kasus korupsi honorarium ganda yang merugikan negara sekitar Rp2,02 miliar, empat mantan anggota DPRD Kota Cilegon periode 2004-2009, dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon, Provinsi Banten, Kamis (29/7).

Sehari sebelumnya, Rabu (28/7), empat pejabat Kota Cilegon terkait kasus dugaan korupsi honorarium ganda, dimintai keteranganya sebagai saksi.

Mereka adalah, Kepala Bappeda, Bambang Prayogo, Mantan Asda I, Syamsul Rizal, mantan Kabag Persidangan DPRD Kota Cilegon, Sulhi, dan mantan Bendahara Sekwan Cilegon, Sri Wahyuningsih.

Adapun empat pejabat itu dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka tiga mantan Pimpinan DPRD Cilegon, yakni Fathullah Syamun, Dimyati Abu Bakar, dan Bahri Syamsu Arief, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Cilegon karena terlibat dalam pencairan honorarium ganda yang diterima oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cilegon Periode 2004-2009 dengan kerugian Negara sebesar Rp2,02 miliar lebih.

Kasi Pidsus Kejari Cilegon, Dwianto Haineman menegaskan, pihak Kejari akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlibat dalam Panitia Anggaran Eksekutif (PAE).

"Total saksi yang akan kita periksa ada 24 orang,” ungkapnya. Adapun hari ini (Kamis 29/7), yang kita mintai keterangannya, adalah mantan anggota Dewan. Kalau kemarin, yang kita mintai keterangan dari eksekutif yang terlibat dalam pencairan dan proses honorarium ganda.

Adapun empat mantan anggota DPRD yang dimintai keterangan Kamis (29/7), yakni Epi Azhari (Fraksi PAN), Nawai Hasyim (Fraksi PPP), Abdullah Syarif (Fraksi PPP), dan Ahmad Asghori (Fraksi PKB).

"Materinya untuk melengkapi berkas. Untuk hasilnya, nanti kita sampaikan dalam pengadilan,"terangnya.

Ditemui usai memberikan keterangannya di Kejari Cilegon, Abdullah Syarif mengatakan, dimintai keterangan sebanyak 40 pertanyaan oleh penyidik, dan semuanya proses pencairan honorarium katanya telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2004.

Dia mengakui, honorarium yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Kota Cilegon tahun 2005 dan 2006, hanya satu tahun yang disarankan BPK untuk dikembalikan.

"Saya terima honor tahun 2006 sebesar Rp22.440.000, sedangkan tahun 2005 Rp28.000.000. Dan tahun 2005 itu yang tidak dikembalikan ke kas daerah," kata dia.

Alasan dia tidak mengembalikan, karena tidak ada alasan. Sementara pertimbangan tidak mengembalikan, karena tidak ada saran dari BPK agar dikembalikan ke kas daerah.

Diketahui, sejumlah pejabat eksekutif telah dimintai keterangan oleh penyidik. Rencananya, dalam waktu dekat penyidik juga akan nenghadirkan saksi ahli dari Universitas Indonesia.

Ditambahkannya, sejauh ini para pejabat itu cukup kooperatif saat dimintai keterangannya. "Sejumlah dokumen juga kami dapat dari mereka. Dokumen itu sebagai pelengkap dari data-data yang sudah kami dapatkan,”katanya.

Rencananya, dalam kasus yang menjerat mantan pimpinan wakil rakyat itu, tambah Dwianto, Kejari Cilegon akan meminta keterangan 15 saksi yang semuanya berasal dari pejabat pemerintah di Kota Cilegon.

Ketika disinggung terkait kemungkinan melakukan penahanan atas ketiga tersangka, Dwianto yang didampingi jaksa penyidik, Marolop Pandiangan, menuturkan penahanan belum perlu dilakukan.

"Kami belum berencana menahan mereka. Saat ini kita masih mengumpulkan kelengkapan alat bukti dulu. Setelah itu baru kita pikirkan,” ujarnya seraya menambahkan bahwa Kejari tidak khawatir para tersangka itu akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

Untuk diketahui, kasus korupsi honorarium ganda itu, sudah menjerat mantan Sekeratris Dewan (Sekwan) Kota Cilegon, Haryoto.

Dalam proses persidangannya beberapa waktu lalu, Haryoto divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan hukuman satu tahun enam bulan kurungan. (yus)