Selasa, 31 Agustus, 2010 | 18:12
CILEGON - Masih ingat dengan belasan Anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Perda tentang Revisi Pajak Restoran yang batal berangkat ke Cianjur untuk melakukan studi banding karena kas daerah kosong beberapa waktu lalu? 

Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Gandung Ismanto, punya pandangan tersendiri terkait hal itu.

Menurutnya, kekosongan kas daerah itu bisa jadi karena disebabkan oleh terlalu banyaknya belanja politik yang dilakukan Pemkot di bawah kepemimpinan Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi dalam kurun waktu sebulan terakhir sejak dia dilantik.

"Ya, mungkin saja kekosongan kas daerah itu disebabkan oleh banyaknya belanja politik pasca walikota dan wakil walikota dilantik. Sebab jika dilihat, banyak sekali program-program populis yang direalisasikan belakangan ini,”kata dosen FISIP Untirta itu, Selasa (31/8).

Menurut Gandung, realisasi pelaksanaan sejumlah program populis tersebut merupakan belanja politik, dimana hal itu dilakukan dalam rangka pemenuhan janji pasangan walikota-wakil walikota terpilih saat kampanye.

"Sepanjang itu sudah dianggarakan dalam APBD, sebetulnya tidak ada yang menyalahi," imbuhnya.

Namun lanjutnya, kas daerah itu benar-benar kosong, hal itu mencerminkan tidak adanya kesinambungan antara manajemen keuangan daerah manajemen pemerintahan.

"Ini juga aneh. Seharusnya pemerintah bisa menyelaraskan program dengan kemampuan keuangan daerah,”ujarnya.

Terpisah, Iman Ariyadi mengatakan, kekosongan kas daerah disebabkan tidak seimbangnya arus uang masuk dengan arus uang keluar yang tengah terjadi saat ini.

"Banyak sekali yang mendesak kemarin. Sertifikasi guru misalnya, itu mencapai Rp 12 miliar,"katanya.

Meski begitu, Iman berjanji pembatalan kepergian Pansus Pajak Restoran hanya bersifat penundaan. Dengan begitu Iman juga memastikan tidak adanya fungsi kelembagaan di Pemkot yang terganggu.

"Saya juga kan mantan anggota Dewan, hal seperti itu atau keberangkatan ditunda, adalah hal biasa,”kata Iman, dalam jumpa pers di Ruang Rapat Walikota, Selasa (31/8).

Sekda Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis mengatakan, kas daerah banyak terpakai untuk pencairan biaya sejumlah program yang dinilai mendesak saat ini, seperti untuk pembayaran sertifikasi guru.

Pada saat bersamaan, diketahui pemkot banyak merealisasikan pelaksanaan program-program yang bersifat populis, seperti BML (bantuan masyarakat langsung), pembebasan biaya SPP madrasah Aliyah Negeri, dan sejumlah program bantuan sosial lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cilegon, pembahasan revisi Perda tentang Pajak Restoran batal melakukan studi banding ke Cianjur pekan lalu.

Hal itu disebabkan pengajuan dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas) mereka, di tolak Dinas Pengelolaan dan Pendapatan keuangan Daerah (DPPKD) dengan alasan kas daerah kosong. (yus)

Pelabuhan Merak Jadi Konsentrasi Pusat

MERAK - Setiap menjelang perayaan Idul Fitri yang kemudian disusul dengan arus mudik, berbagai pejabat tinggi negeri ini, selalu melakukan peninjauan ke Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan banyak hal dari kalangan masyarakat banyak.

Menurut Direktur Usaha Pelayaran PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, Youlman Jamal, PT ASDP Pusat memang terkonsentrasi ke Pelabuhan Merak setiap kali arus mudik lebaran dan masa liburan lainnya.

Karenanya, wajar jika pada saat musim mudik dan lebaran, mulai dari menteri hingga DPR RI kerap melakukan kunjungan ke Merak.

Youlman Jamal menyatakan, di Indonesia terdapat 31 cabang PT ASDP. Dari jumlah tersebut, ada 8 cabang yang dinilai besar dan menjadi fokus PT ASDP Pusat.

Adapun ke 8 cabang yang menjadi fokus perhatian PT ASDP itu, antara lain Pelabuhan Merak, Bakauheni, Surabaya, Ketapang Gilimanuk, Padang Bai Lembar, Kayangan, Bajoe Kolaka, dan Pelabuhan Bangka.

"Nah, dari 8 yang menjadi fokus kita Pelabuhan Merak merupakan pelabuhan terpadat. Karenanya, Merak menjadi perhatian khusus,”terang Youlman.

Menyinggung soal Merak yang menjadi pelabuhan terpadat dan menjadi konsentrasi PT ASDP Pusat, berbagai terobosan juga dilakukan untuk mendukung kelancaran di pelabuhan tersebut.

Saat ditanya terkait proyek Fly Over Merak, Youlman tidak membantah, bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari perhatian pusat terhadap keberadaan Pelabuhan Merak."Ya, ini bagian dari konsentrasi pemerintah pusat,” tegasnya.

Untuk diketahui, proyek Fly Over Merak, merupakan bagian dari paket pembangunan Fly Over Merak-Balaraja yang dilakukan pihak Kemeterian Pekerjaan Umum.

Sementara Proyek itu, diprediksikan akan selesai awal tahun 2011 mendatang, dengan total anggaran sebesar Rp 186 miliar. Dari angka tersebut, pembagunan Fly Over Merak akan menelan dana sebesar Rp 100 miliar. (yus)