Selasa, 20 Juli 2010 | 23:12
SERANG - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya penyimpangan dana APBD Banten tahun 2009 sebesar Rp13,8 miliar dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan,mulai diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

"Kami sudah mengirimkan surat permohonan ke DPRD Banten,untuk meminta laporan BPK yang menemukan ada penyelewengan dan tersebut,” kata Asisten Intelijen (asintel) Kejati Banten,Dicky Rahmat Rahardjo, Selasa (20/7).

Pihaknya, lanjut Dicky, telah melakukan kordinasi dengan pihak DPRD Banten, untuk mengetahui lebih jauh mengenai laporan BPK tersebut.

Meski demikian, Dicky belum berkomentar lebih jauh,apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak,terhadap LHP BPK tersebut.

"Nanti, kami belum bisa mengomentarinya, karena kami masih melakukan pengkajian terlebih dahulu, bahkan LHP BPK pun kami belum mendapatkannya, masih dalam tahap permohonan,”tegasnya.

Diketahui, pada rapat paripurna DPRD Banten 24 Juni 2010 lalu, Badan BPK menemukan ada penyimpangan dalam penggunaan APBD Provinsi Banten 2009 sebesar Rp 13,08 miliar.

Kerugian keuangan daerah tersebut, kata dia terjadi di tiga instansi yakni Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Lembaga Analisis Kebijakan Publik (Lanskep) Banten Manas MAS, mendesak Gubernur Banten, Rt Atut Chosyah, agar bersikap tegas menindaklanjuti LHP BPK yang menunjukkan indikasi kerugian keuangan daerah.

Selain itu, lanjut Manar, rekomendasi pemberian sanksi seperti disarankan BPK seharusnya diikuti dengan tindakan yang memberi efek jera kepada pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan yang menajdi temuan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.

"Terutama SKPD yang selalu menjadi langganan temuan BPK, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas bina marga dan tata ruang,” kata Manar.

sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, Juanda, mengatakan jika gubernur tidak tegas memberikan sanksi, maka dikhawatirkan temuan serupa akan terulang tahun depan.

Juanda juga mengingatkan, bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar harus segera diterapkan oleh Pemprov Banten.

"Sementara gubernur merapikan tata kelola keuangan daerah, aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian juga jangan berdiam diri. Segera jemput bola. Kumpulkan sebanyak mungkin data dan keterangan. Jika ditemukan adanya unsur pidana dalam LHP, maka mereka bisa meminta BPK untuk lebih mempertajam analisa dengan cara melakukan audit investigasi. Jika unsur kerugian keuangan daerah terpenuhi, maka harus ada pihak yang bertangungjawab," kata Juanda.

Ia menegaskan, jika solusi politik dari gubernur serta penegakan supremasi hukum dari aparat berwenang tidak berjalan baik, maka bisa dipastikan tingkat kepercayaan rakyat akan terus melemah.

Diketahui, berdasarkan LHP BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Banten, disebutkan, temuan kemahalan harga atas pengadaan alat kesehatan pada kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus Dinkes Banten, terdiri dari alat kesehatan untuk RSU Serang dan RSU Cilegon yang kemahalan Rp 2.109.165.045,01, alat kesehatan untuk RSUD Lebak dan Malingping kemahalan Rp 1.660.993.299,83, dan kemalahan harga alat kesehatan untuk RSUD Pandeglang dan Labuan senilai Rp 1.478.200.665,77.

Akibat kemahalan harga tersebut, keuangan daerah berpotensi dirugikan sebesar Rp 5.248.359.210,77.

Disebutkan dalam lampiran LHP BPK, alat kesehatan yang dibeli antara lain, lampu operasi, meja operasi elektrik, mikroskop operasi, BIS monitor, dana sejumlah alat lainnya.

Selain harus mempertangggung jawabkan temuan tersebut, BPK RI juga merekomendasikan kepada pejabat Dinkes Banten untuk mempertanggungjawabkan temuan kelebihan pembayaran pembangunan puskesmas perbatasan Kabupaten Lebak senilai Rp 76.504.299.

Sementara temuan di Dindik Banten, berupa kemahalan atas pengadaan alat teknik permesinan pada kegiatan pengadaan alat peraga praktek SMK.

Adapun alat peraga, untuk diberikan kepada SMK Setiabudi Kabupaten Lebak, SMK Yupentek 4 Kota Tangerang, SMKN I Kota Cilegon, dan SMK PGRI I Serang, itu berupa komputer senilai Rp 827 juta, alat teknik mekanik otomotif senilai Rp 295,5 juta, dan alat teknik mekanis permesinan senilai Rp 1,18 miliar. Total pengadaan senilai Rp 2.672.149.575.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, proses pengadaan itu terindikasi mark up senilai Rp 367.150.375. (yus)