Aksi demo di Kejati Banten

Jum'at, 23 Juli 2010 | 14:42
SERANG - Merayakan hari jadinya yang ke-50, atau yang dikenal Hari Bhakti Adhyaksa, pada Kamis (22/7), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten masih menampakan ketidak seriusannya dalam melakukan penegakan hukum (Gakum).

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, menargetkan akan mengungkap sebanyak 42 kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Banten.

Namun ketika ditanya sejumlah kasus korupsi yang status hukumnya hingga kini tak jelas alias ngambang dan SP3, pihak Kejati Banten nampak tak bergeming.

"Yang jelas, kami memiliki agenda untuk mengungkap 42 kasus korupsi, dan itu bukan kasus lama, atau SP3. Karena membuka kasus lama, kami harus membuka data dulu,"ujar Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Banten, Diky R Rahardjo, Kamis (22/7).

Ketika ditanya apakah 42 kasus yang ditargetkan itu, merupakan kasus korupsi sebagaimana dalam laporan BPK, Diky juga menyatakan, hingga kini pihaknya mengaku masih melakukan pencarian data salinan LHP, oleh karena itu belum bisa memastikannya.

"Kami belum bisa memastikan. Jumlah itu merupakan target, mudah-mudahan bisa tercapai," tambahnya.
 
Lebih jauh ia menuturkan, hingga Juli 2010, Kejati dan enam Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Provinsi Banten, baru bisa mengungkap sebanyak 29 kasus korupsi dari puluhan kasus yang kini ditangani.

Sebanyak 29 kasus yang telah selesai kami tangani ini, dalam tahap Penuntutan. Untuk kasus korupsi yang ditangani pada tingkat penyidikan, jumlahnya sebanyak 19 kasus, dan ditingkat penyelidikan sebanyak 17 kasus.

"Kami harap pada akhir tahun 2010 ini target pengungkapan kasus korupsi bisa tercapai,” tegas Diky.

Lebih lanjut Diky menyatakan, dari Januari hingga Juni 2010, Kejati Banten telah menghasilkan pendapatan bukan pajak yang besarnya hingga Rp1,715 miliar.

Pendapatan bukan pajak ini, kata Diky dihasilkan dari penanganan perkara, tilang, sewa rumah dinas, uang pengganti kasus korupsi dan lainya.

"Uang pendapatan bukan pajak itu, salah satunya disita dari terdakwa korupsi,” katanya.

Sementara itu, Asisten  Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten, Mukri, mengatakan salah satu kasus yang ditanganinya dan saat ini, masih dalam tahap penyelidikan, yaitu kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan.

Untuk mengungkap kasus DAK itu, Kejati masih menunggu hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Menurutnya, setiap jaksa yang melakukan pengungkapan kasus diwajibkan untuk menyertakan ahli.

"Kenapa dalam pengungkapan kasus itu lama, karena kita memerlukan adanya saksi ahli dalam setiap pembuktian,” tegas Mukri.

Sementara itu, Direktur Banten Corruption Watch (BCW) Provinsi Banten, Teguh Iman Prasetya, menilai di usianya yang ke-50, posisi penegakan hukum di wilayah Banten malah semakin menampakan ketidakseriusan pejabatnya.

Selain Kejati Banten masih royal menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) kasus korupsi, juga tak ada upaya Kejati
membuka kasus yang tak jelas status hukumnya.

"Banyak kasus korupsi di Banten yang telas status hukumnya, kenapa pejabat Kejati yang sekarang tak mencari tahu. Penilaian saya, penegakan hukum di Banten malah semakin tak tegas,"kata Teguh, Kamis (22/7).

Ia menyebutkan, sejumlah kasus Alkes 2006 sekaligus 2009, PKBM Piktif, dan
lahan KP3B, Kubangsari, dan JLS di wilayah Kota Cilegon, merupakan salah satu contoh kasus yang hingga kini tak jelas, alias Kejati kerap menghamburkan SP3.

Bahkan hingga kini, meski pejabat Kejati baru, namun malah semakin lamban penegakan hukum di wilayah Banten.

"Di usia yang ke-50 ini, Jaksa Agung harus memiliki gebrakan. Reformasi besar-besaran harus dilakukan di tubuh kejaksaan hingga ke daerah-daerah,"tandasnya. (yus)