Rabu, 21 Juli 2010 | 20:09
SERANG - Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Provinsi Banten, menuding Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, merupakan otak dibalik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemprov Banten sehingga mengakibatkan kerugian daerah Rp13,08 miliar.

Mereka juga menuding, Gubernur dan DPRD Banten, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian daerah di tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini tak ditindaklanjuti.

"Kerugian daerah dari tahun 2007 hingga 2009 hampir mencapai Rp 1 triliun. Yang paling bertanggung jawab atas semua kerugian Banten ini adalah Atut, dan lembaga legislatif,” teriak Koordinator Lapangan (korlap) aksi, Usep Saepudin saat aksi di depan Gedung Pendopo Gubernur, Rabu (21/7).

Usep juga mendesak, kepala SKPD yang paling besar melakukan penyelewengan diberhentikan dari jabatannya. Di antaranya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas bina marga dan tata ruang (DBMTR), dinas sumber daya air (SDA) dan SKPD yang kerap ditemukan penyelewengan.

"Angka belasan, bahkan hingga mencapai satu triliun bukan angka yang kecil. Jika di SKPD yang sama berturut-turut ditemukan, buat apa dipertahankan,”tandas Usep.

Tak hanya itu, dalam aksi itu juga, Usep bersama puluhan mahasiswa berbagai aliansi, meminta aparat hukum melakukan pemeriksaan. "Harus ada kejelasan status temuan ini. Aparat hukum, baik kejati dan kepolisian segera melakukan pengusutan,”ujar dia lagi.

Dari pantaun, aksi yang dilakukan sejumlah aliansi mahasiswa, di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, Kumpulan Mahasiswa Lebak (Kumala) PW Serang, Komunitas Soedirman 30, PP Hamas, Kumpulan Mahasiswa Pandeglang (Kumandang), Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM)Banten, Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) Banten.

Dalam aksi itu, ketika mahasiswa hendak menerobos masuk gedung Pendopo sempat bersitegang dengan aparat kepolisian dan Satpol PP.

Mahasiswa juga sempat menuntut, agar aparat menangkap dan menyeret pejabat dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang terindikasi korupsi, tindak tegas pejabat secara administrasi pemerintahan, dan SKPD harus mengembalikan uang rakyat yang sudah dikorupsi. (yus)