Rabu, 23 Juni 2010 PANDEGLANG - Sejumlah
Aktivis dan LSM di Pandeglang, menilai program pengadaan kendaraan
dinas milik wakil rakyat di APBD 2010, tidak ubahnya memboroskan uang
rakyat. Padahal secara fisik, falisitas mobil dinas dewan yang ada, masih dipandang layak untuk gunakan kebutuhan dinas.
Berdasarkan
pengumuman lelang di DPRD, nomor 02/Peng/PPBJ/DPRD/2010, tercatat 15
unit kendaraan. Mulai dari yang harganya Rp317.206.000 jenis SUV 2500
CC sampai pada harga terendah sebanyak tiga unit jenis SUV kapasitas
2000 CC Rp870.000.000 per unit.
Kemudian, sebanyak empat unit
kendaraan jenis Micro Bus dengan anggaran Rp1.113.000.000 , sebanyak
tujuh unit kendaraan roda dua 125 CC senilai Rp113.155.000.
"Bayangkan
disaat rakyat menjerit, pemerintah daerah malah tidak segan-segan
memenuhi fasilitas dewan, berupa kendaraan dinas. Sementara kebutuhan
masyarakat seperti raskin gratis dan KTP gratis dihapuskan oleh
pemerintah,”ujar Ketua LSM Forum Kajian Sosial Budaya (Foksad), Hapis
Asad Muqri.
Selaku LSM, Hapid prihatin dengan kebijakan
pembangunan yang terjadi era sekarang. Selain proyek APBD diserahkan
oleh pemerintah ke salah satu kelompok, sekarang kembali pemerintah
bermain mata dengan dewan. Indikasinya, banyak program sosial
untuk rakyat dihapus, malah di tahun ini pemerintah mengalihkan
anggaran untuk pengadaan mobil dinas bagi wakil rakyat.
"Kami
minta pemerintah untuk mempending pengadaan fasilitas dewan. Karena
sudah jelas, pemerintah sudah menghapus program rakyat, dan sekarang
malah menggantikan dengan pengadaan mobil dinas dewan,” katanya. (yus)
