Sabtu, 10 Juli 2010 | 14:04 PANDEGLANG -
Koalisi Pandeglang Bangkit (KPB) yang terdiri dari 22 partai non
parlemen, mengaku siap bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dan Partai Demokrat (PD), jika Erwan Kurtubi dipasangkan dengan Ketua
Harian Partai Golkar (PG) Kabupaten Pandeglang, Wawan Gunawan.
Partai
yang memiliki 86.800 atau 15,44 persen suara pada Pemilu legislatif
tahun 2009 ini, berjanji tidak akan keluar dari komitmen, jika usulan
tersebut disepakati dan dikuatkan dalam keputusan koalisi antara PKS,
Demokrat, Golkar, dan KPB.
Hal itu dikatakan oleh koordinator
KPB Aap Aptadi. Kata dia, 22 partai non parlemen, sepakat mengusung
Erwan Kurtubi dan Wawan Gunawan pada rapat internal KPB pada Rabu (7/7)
lalu.
Dalam rapat tersebut, muncul dua pilihan, pertama,
mengusung salah satu dari tiga bakal calon (balon) bupati yang
mendaftar ke KPB, yaitu Yunadi Syahroni, Iin Mansyur atau Lutfi Amin.
Pilihan kedua, mengusung Erwan Kurtubi dan Wawan Gunawan sebagai balon bupati dan wakil bupati.
"Dari
dua pilihan yang diajukan, pilihan kedua yang paling banyak disetujui
anggota koalisi, walaupun begitu kami masih membuka pintu bagi partai
lain sebelum deklarasi,” katanya.
Pilihan KPB jatuh pada Erwan-Wawan, karena keduanya adalah pasangan ideal untuk memimpin Pandeglang lima tahun ke depan.
Erwan,
tukas Aap, memiliki kemampuan dalam bidang pemerintahan karena berlatar
belakang birokrat, sedangkan Wawan memiliki kemampuan membenahi
perekonomian karena pengusaha.
"Perpaduan birokrat dan pengusaha ini sempurna untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” tandasnya.
Menanggapi
hal itu, tim media Erwan Kurtubi, Fitron Nur Ihsan mengatakan,
kemungkinan besar, calon wakil bupati yang akan mendampingi Erwan dalam
Pilkada berasal dari PG.
Dihubungi via selularnya, Sekretaris
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, M Dadi Rajadi, mengatakan
Golkar belum menentukan sikap terkait agenda pemilihan bupati dan wakil
bupati yang akan dilaksanakan 3 Oktober mendatang.
"Belum ada
keputusan soal calon bupati atau wakil bupati yang akan diusung Golkar.
Karena hingga kini pengurus masih menunggu SK atau rekomendasi DPP
terkait masalah tersebut,” katanya. (yus)
