Tumpahan Minyak di Laut Timor, Presiden: Montara Harus Tanggung Jawab
2010-07-23, 10:42 AM
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Jum'at,
23
Juli 2010 | 13:38 JAKARTA - Terkait kebocoran kilang Montara di Blok West yang turut
mencemari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menegaskan, bahwa pihak perusahaan mesti bertanggung jawab
atas hal tersebut.
Indonesia akan mengajukan klaim kepada
perusahaan tersebut, seraya menjaga diplomasi dengan Pemerintah
Australia dan Pemerintah Thailand.
"Perusahaan mesti memberikan
sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban," ujar Presiden ketika membuka
sidang kabinet paripurna, Kamis (22/7) di Kantor Presiden, Jakarta.
Pada
kesempatan tersebut, Presiden juga akan mendengarkan laporan dari
Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
Presiden mengatakan, dia
memang sengaja tidak terlalu banyak memberikan pernyataan politik
terkait kasus tersebut. Yang terpenting, sambungnya, upaya penyelesaian
kasus tersebut berjalan dengan baik.
Diberitakan sebelumnya, pada
21 Agustus 2009, kilang Montara di Blok West Atlas bocor dan
menumpahkan setidaknya 40 juta liter minyak mentah bercampur gas dan
kondensat ke perairan Australia. Pergerakan angin dan ombak telah
membawa tumpahan minyak ke perairan Laut Timor, Indonesia.
Kebocoran,
yang berlangsung 10 minggu, terjadi di kedalaman 2,6 kilometer di bawah
dasar laut. Kalangan pemerhati lingkungan berpendapat, kejadian itu
merupakan malapetaka terbesar bagi lingkungan perairan laut lepas abad
ini.
Menurut pemberitahuan, Otorita Keselamatan Maritim Australia
(AMSA) kepada Kementerian Perhubungan Indonesia, pada 7 Oktober,
pencemaran minyak itu mencapai 51 mil laut dari Pulau Rote, Nusa
Tenggara Barat.
Kebocoran itu berhasil ditutup pada 3 November.
Namun, hingga kini nelayan dan petani rumput laut Nusa Tenggara Timur
tetap merasakan dampaknya. Pemerintah Indonesia telah melakukan survei
pada 3-5 November 2009 dan 15-20 Februari.
Dari survei itu
disimpulkan, luasan sebaran tumpahan minyak di Laut Timor mencapai
16.420 kilometer persegi.
Menurut perhitungan berdasarkan survei
Februari, nilai total kerugian mencapai Rp 247 miliar. Nilai kerugian
langsung Rp 42,1 miliar.
Namun, dampak pencemaran terhadap
perikanan tangkap dan budi daya rumput laut Nusa Tenggara Timur terus
berlanjut.
Penghitungan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur, menyatakan hingga 1 April, nilai kerugian atas dampak pencemaran
terhadap penghidupan nelayan dan warga pesisir yang menggantungkan hidup
dari sumber daya Laut Timor mencapai Rp 2,5 triliun-Rp 3 triliun. Ini
belum termasuk kerugian lingkungan. (*)
Jum'at, 23
Juli 2010 | 13:32
JAKARTA - Setelah melakukan pertemuan sebanyak 23 kali, Komisi VIII DPR
RI dan pemerintah, pada Rabu (21/7) kemarin, akhirnya sepakat menetapkan
biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2010 adalah rata-rata 3.342 dollar
AS, atau turun 80 dollar AS dari tahun 2009 sebesar 3.442 dollar AS.
Kamis,
22 Juli 2010 | 19:48 JAKARTA - Sejumlah kalangan
mempertanyakan penyelesaian penyidikan kasus
mafia hukum di balik pembebasan Gayus Halomoan Tambunan setelah tim
khusus bentukan Kepala Polri dibubarkan.
Rabu, 21
Juli 2010 | 23:00 JAKARTA
- Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang, menolak
kehadiran auditor independen untuk memeriksa ulang rekening perwira
Polri yang dicurigai bermasalah.
Rabu, 21 Juli 2010 | 10:48
JAKARTA - Kasus penculikan kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah HK
(17), siswa kelas III SMA BPK Penabur Pluit. Selain minta uang tebusan
Rp 50 juta, empat kawanan penculik berhasil menggasak mobil Toyota
Avanza milik orangtua korban.
Rabu, 21 Juli 2010 | 10:22 BANDUNG -
Bank Indonesia (BI), berencana
tak mengedarkan lagi uang
kertas pecahan Rp 1.000.
Bentuk yang diedarkan hanya logam,
karena uang kertas lebih mudah lusuh. Pencetakan kembali untuk mengganti
uang yang tak layak pakai akan menelan biaya besar.
Rabu, 21 Juli 2010 | 01:49 JAKARTA - Bank
Indonesia atau BI mulai Selasa sore (20/7) sudah
meluncurkan uang logam pecahan Rp 1.000 tahun emisi 2010, dan uang
kertas pecahan Rp 10.000 desain baru.
Selasa,
20 Juli 2010 | 22:25 JAKARTA -
Ancaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pengusaha
nasional agar tidak menjadikan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)
sebagai alasan untuk meningkatkan biaya produksi, mencerminkan
ketidakpahaman dan ketidakonsistenan pemerintah terhadap jalan ekonomi
yang digagasnya sendiri.
Selasa, 20 Juli 2010 | 20:40 JAKARTA -
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Edward
Aritonang, menyatakan kepolisian bertindak tegas setiap kekerasan
terhadap pers.
Minggu, 18 Juli 2010 | 12:08 MAKASSAR -
Radio swasta se-Sulawesi
Selatan memboikot pemutaran
lagu-lagu milik Luna Maya. Pemboikotan itu sebagai bentuk kepedulian
masyarakat penyiaran atas perbuatan asusila artis papan atas itu.
Jum'at, 16 Juli 2010 | 19:20 JAKARTA - Wakil
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho
menyayangkan sikap beberapa pihak yang mengarahkan pengeroyokan terhadap
aktivis mereka menjadi hanya sebuah tindak kriminal biasa.