Rabu, 21 Juli 2010 | 20:36
RANGKSBITUNG - Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten, diharapkan bisa melaksanakan pendataan jumlah tenaga kerja kontrak (TKK) dan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga guru, harus selektif.

Hal itu dimaksudkan, agar tidak terjadi kesalahan data dan kejanggalan data, sehingga tidak terjadi ada pendataan TKK maupun honorer yang belum memenuhi syarat masuk dalam data base.

"Kami berharap jumlah TKK yang dibiayai APBD dan honorer diluar APBD, harus mengacu kepada peraturan  Menpan. Artinya pendataan itu harus sesuai masa kerja, usia dan pengalaman,”kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Lebak, AM Erwin Komarasukma, Rabu (21/7).

Sesuai dengan peraturan Menpan, validasi data TKK dan honorer harus mengacu kepada masa kerja terhitung per 31 Desember 2006.

Sehingga mereka yang masuk dalam krateria masa kerja seperti aturan, tentu mereka layak untuk dimasukan ke data base. Selain masa kerja, juga usia minimal 19 tahun dan maksimal 38 tahun.   

"Kami mendengar belakangan masih ada pendataan TKK di lingkungan dinas pendidikan yang menghabaikan aturan. Mereka yang baru bekerja sebagai TKK tiba-tiba langsung masuk data base. Pendataan seperti ini yang harus dihindari oleh dinas pendidikan, karena pendataan ini rawan terjadi di tingkat sekolah,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Lebak, Ade Nurhikmat, membenarkan saat ini pihaknya sedang melakukan validasi data. Pendataan dilakukan agar jumlah tenaga TKK dan honorer sesuai aturan.

"Ya, belakangan masih ada terjadi pendataan tenaga kerja yang baru masuk, tiba-tiba dimasukan dalam data base. Ini baru diketahui terjadi ditingkat sekolah. Untuk menghindari penyalahgunaan data , maka kami sedang memperketat pendataan khusus tenaga guru di Dinas Pendidikan,” katanya. (yus)