Sabtu, 24 Juli 2010 | 18:42
RANGKASBITUNG -  Sejumlah elemen di Kabupaten Lebak, mengecam tindakan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, bukan Dinsos sebagaimana berita sebelumnya, yang melaksanakan program pendampingan tahun 2010 secara diam-diam.

Seperti diungkapkan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak, Tb Munawar Ajiz, Jumat (22/7) kepada sinarbanten. 

Kata Ajiz, tidak sepatutnya pejabat Disnakertrans Banten melakukan hal itu ditengah tengah publik bersemangat mendorong keterbukaan dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Sangat memalukan jika hal itu benar dilakukan. Disaat publik menuntut keterbukaan, ini malah menyengaja menutup-nutupi program. Memangnya jaman dahulu kala, dimana informasi program pemerintah bisa disembunyikan,” terangnya kemarin.

Hal senada diungkapkan Taufik Ahmad, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bitung. Kata dia, pemerintah pusat dengan sengaja membuka kesempatan kepada pemuda produktif yang berpendidikan untuk berkiprah di masyarakat dengan menurunkan program pendampingan.
Namun hal ini malah disalah gunakan oleh oknum pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan merekrut tim pendamping secara diam-diam.

"Ini perlu dilawan, saya mengimbau para aktivis pemuda untuk ikut menyikapi masalah ini. LSM Bitung akan mengusutnya, bukan hanya masalah pendampingan Calon TKI dan Kewirausahaan, mungkin dengan program yang lain,” kata Taufik Ahmad sedikit emosi.

Baik Ajiz maupun Taufik, mendesak Gubernur Banten untuk menindak tegas aparaturnya yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

"Gubernur harus mengambil sikap tegas. Menegur atau memecat pejabatnya yang berprilaku demikian,”imbuh keduanya. (asa)