Lakukan Pungli Diperairan Banten, Adpel Banten Panggil KPLP Adpel Tanjung Priok - Cilegon - File Catalog

Selasa, 3 Agustus 2010 | 22:25
CILEGON - Puluhan perusahaan agen kapal tongkang dan tug boat yang biasa mengangkut batu bara dan lainnya melalui perairan Banten, mengeluhkan maraknya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum personil kapal patroli laut dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Priok.

Budi, seorang staf operasional sebuah perusahaan agen kapal tongkang kepada wartawan mengungkapkan, besaran pungli yang diminta oknum tersebut mulai Rp 300 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta per tongkang.

Dikatakan Budi, dalam aksinya, tongkang dipepet dan dipermasalahkan oleh oknum-oknum tersebut, seraya meminta jatah uang sebagai kapal tongkang yang apes.

"Yang apes dan dipermasalahkan oleh mereka (kapal patroli KPLP Adpel Tanjung Priuk-red), harus menyerahkan uang,”ujarnya, Selasa (3/8).

Menurut Budi, praktek pungli yang dilakukan awak kapal patroli tersebut, dilakukan saat kapal tongkang yang mengangkut batu bara dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan di Serang dan Cilegon, memasuki perairan Banten, mulai dari Pulau Panjang di Kabupaten Serang hingga Ciwandan di Kota Cilegon.

Personil kapal patroli melakukan praktek pungli dengan modus mempertanyakan kelebihan muatan batu bara, hingga kelengkapan dokumen kapal dan pengangkutan barang.

Dokumen terkait bahan bakar tongkang hingga izin berlayar juga diutak-atik."Kalau soal kelebihan muatan yang dipersoalkan, itu tidak masuk akal. Sebab tongkang sudah mendapat izin berlayar dengan muatan yang demikian itu sejak dari pelabuhan keberangkatan,”ungkapnya dan dibenarkan beberapa agen kapal lainnya.

Para agen kapal tongkang mencatat, kapal patroli KPLP Adpel Tanjung Priuk yang kerap melakukan pungli diantaranya KN 203, KN 204, KN 206, KN 207 dan KN 208.

Parahnya, praktek pungli itu sudah berlangsung sejak bulan April lalu. Namun, diakui Budi, pungli itu belum sampai menggangu pasokan batu bara ke PLTU Suralaya, PT indah Kiat dan PT Indocemen.

”Yang jadi masalah kami ini. Kami harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk membayar pungli itu. Kami terpaksa memenuhinya karena tidak ingin klien kami kecewa,”kata Wahyudin, rekan Budi dari perusahaan agen kapal tongkang yang berbeda.

Terpisah, Kepala Adpel Banten, I Nyoman Gede Saputra, saat dikonfirmasi, mengaku belum mengetahui adanya praktek pungli tersebut.
Nyoman meminta, agar para agen kapal tongkang yang menjadi korban pungli itu melaporkan langsung ke Adpel Banten.

Setelah didesak, Nyoman mengatakan sudah memanggil para awak kapal patroli ke Kantor Adpel Banten di Merak.

Namun belum diketahui secara pasti apa hasilnya, karena kapal patroli tersebut belum tiba di Adpel."Kita sudah panggil. Tapi belum dating ke Kantor Adpel,”tegas Nyoman, Selasa (3/8).

Ketika disinggung terkait keberadaan kapal-kapal patroli KPLP dari Adpel Tanjung Priuk di Perairan Banten itu, Nyoman menegaskan bahwa keberadaan mereka sudah atas sepengetahuan Adpel Banten melalui koordinasi-koordinasi yang dilakukan, antara Adpel Tanjung Priuk dengan Adpel Banten.

Tujuan kehadiran mereka, lanjutnya, sebagai langkah pengamanan dan pengawasan lalu lintas di laut.

Ironisnya, langkah pengamanan dan pengawasan itu malah menjadi praktek pungli yang akhirnya meresahkan agen kapal. (yus)